Berita Dan Peristiwa ,Politik Dana Mbojo

Harga Jagung Petani Anjlok, PT CPI Cabang Bima Siap Membeli Jagung Kering KA 15 Harga Rp4.400

Harga Jagung Petani Anjlok, PT CPI Cabang Bima Siap Membeli Jagung Kering KA 15 Harga Rp4.400

Tak Layak Lagi Dapat Bantuan, Penerima PKH dan BPNT 2024 Tahap 1 Ini Dicoret dari DTKS

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2024 menjelang Pemilu

Rabu, 21 Februari 2024

AHY Jadi Menteri, Peringatan untuk PDI-P, PKB, dan Nasdem




Jakarta-Info Dana Mbojo - Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai menjadi peringatan bagi partai lain yang tidak mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), ada sejumlah menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo-Gibran yakni PDI-P, PPP, Nasdem, dan PKB.


"Jadi reshuffle terbatas ini ya dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu bisa dibaca sebagai sebuah peringatan bagi Partai Nasdem, PDI-P, dan PKB yang masih ada dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin," kata Pengamat Politik, Karyono Wibowo saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan mengganti atau me-reshuffle menteri dari PDI-P, Nasdem, dan PKB.

Namun, Karyono menambahkan, hal ini juga bergantung sikap dari partai-partai tersebut terhadap hasil pilpres.

"Dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu secara semiotika politik ya bisa menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi itu bisa saja nanti akan mereshufle menteri-menteri dari PDI-P, PKB, dan Nasdem," ujar dia.

Dia mencontohkan, jika nantinya partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang ada di Parlemen mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, peluang reshuffle besar terjadi.

Jika hak angket nantinya benar akan diajukan, menurutnya, situasi politik sudah semakin memanas karena sudah terjadi perang terbuka.

"Kalau seandainya hak angket itu kemudian di dorong ke DPR oleh PDI-P kemudian PKB dan Nasdem ikut mendukung, maka bisa jadi Jokowi akan me-reshuffle, me-reshuffle menteri-menteri dari PDI-P, PKB dan Nasdem," ucap dia.

Apalagi, Peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) ini menyebut dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Dengan demikian, ayah dari Gibran ini juga turut bertanggung jawab untuk mengamankan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2.


"Sehingga jokowi juga ikut mengawal sampe Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata dia lagi.

Diketahui, pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, tadi siang.

Adapun, AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi cawapres peserta Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama di dua periode era Jokowi memimpin Indonesia.

Tak lama setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan dan mengusung Prabowo-Gibran, Jokowi pun mengangkat AHY sebagai menterinya.

Kamis, 15 Februari 2024

Pembangunan Pabrik Garam Kapasitas 12 Ribu Ton di Bima, Aspek Pemasaran Jadi Tantangan

Info Dana mbojo


Mataram (Info Dana Mbojo) – Pemerintah pusat segera membangun pabrik garam di Kabupaten Bima tahun 2024 ini. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi penekanan agar jangan sampai pabrik ini mangkrak atau tak bisa beroperasi setelah rampung terbangun nantinya. Sebab sebelumnya banyak pabrik garam hasil bantuan KKP di luar daerah yang mangkrak.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim ST, M.Si disampingi Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Diskanlut Khairuddin mengatakan, kapasitas pabrik garam di Bima cukup besar yaitu 12.000 ton per tahun. Kapasitas ini lebih besar dari pabrik garam bantuan KKP lainnya di daerah lainnya. Karena kapasitasnya besar, maka biaya operasioanlnya juga besar yaitu sekitar Rp100 juta per bulan.

Ia mengatakan, pengelola pabrik garam ini adalah koperasi. Jika koperasi tak memiliki modal yang kuat, maka dia bisa bermitra dengan Perusda misalnya PT. GNE, atau perusda lainnya.

“Namun yang menjadi persoalan yang urgensi adalah masalah pemasaran. Karena pabrik ini akan memproduksi garam sesuai dengan permintaan pasar, sedangkan kita belum tahu pasar yang dituju itu yang mana,” kata Muslim, Selasa, 13 Februari 2024.

Ia mengatakan, pabrik garam di Jawa memiliki pasar yang lebih terbuka, sebab di sana konsumennya sudah jelas, baik di kalangan industri maupun konsumsi rumah tangga. Di NTB, katanya tak ada industri besar yang membutuhkan garam dalam jumlah yang besar.

Jika dihitung berdasarkan kebutuhan garam per kapita sebanyak 2,5 Kg per tahun, maka seluruh masyarakat NTB membutuhkan sekitar 13 ribu ton garam per tahun. Sementara pabrik garam Bima memiliki kapasitas 12 ribu ton per tahun, sehingga pabrik ini sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan garam masyarakat NTB.

“Asalkan kompetitor yang sudah ada ini bisa nggak kita masuk ke sana. Kita tak memiliki data produsen yang memasok garam di NTB. Ini menjadi tantangan,” ujarnya.

Muslim mengatakan, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membangun pabrik ini. Selain dari pusat, anggaran juga berasal dari APBD NTB sekitar Rp600 juta untuk membantu, terutama untuk pengurugan tanah serta untuk enaga pendamping teknis yang berpengalaman di bidang garam.

Sebagai gambaran berdasarkan data Dislutkan NTB, jumlah produksi garam di NTB di tahun 2022 sebanyak 86.429 ton. Angka produksi garam fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

KPM Lansia PKH Dapat Bansos Tambahan Rp600 Ribu, Diberikan Setelah Pemilu Via Kantor Pos

KPM Lansia PKH Dapat Bansos Tambahan Rp600 Ribu, Diberikan Setelah Pemilu Via Kantor Pos



Pemerintah terus emberikan bantuan sosial (Bansos) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Setelah Pemilu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) akan mendapatkan bantuan tambahan sebesar Rp600 ribu. Pada bulan Februari 2024, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada lansia di seluruh Indonesia. Bansos tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para lansia yang merupakan bagian penting dari populasi Indonesia. KPM PKH lansia akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan. Selain itu, mereka juga akan menerima tambahan bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu per bulan. Hal ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam memastikan bahwa lansia di Indonesia mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak.


Proses pencairan bansos PKH lansia dan BPNT dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain: 1. Persyaratan: KPM lansia diharuskan membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu PKH yang masih berlaku. 2. Pendistribusian: KPM lansia diinstruksikan untuk datang ke kantor pos terdekat sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak PT Pos Indonesia. 3. Penyaluran Dana: KPM lansia akan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600 ribu dan kartu e-warung yang berisi saldo Rp200 ribu untuk membeli bahan pangan di e-warung terdekat. 4. Pengecekan Status Pencairan: Untuk mengecek status pencairan dan penerima bansos PKH lansia, KPM dapat mengakses situs resmi yang telah disediakan pemerintah. 5. Pencairan Berkala: Bansos PKH lansia akan disalurkan sepanjang tahun 2024 dengan total Rp2,4 juta per tahun. Pencairan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Baca juga : 

Kartu Prakerja 2024 Dibuka : Cek Cara dan Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja 2024


Bantuan Pengganti El Nino Selain bantuan PKH untuk lansia, pemerintah juga memberikan bonus bansos sebesar Rp600 ribu kepada KPM PKH yang terdampak risiko mitigasi pagan. Bonus ini merupakan pengganti dari Bantuan Langsung Tunai El Nino yang sebelumnya telah disalurkan pada November dan Desember 2023. Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan para lansia di Indonesia dapat terjamin dengan baik. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima dan mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.**


Selasa, 13 Februari 2024

Bantuan Sosial di Tahun 2024

Tak Layak Lagi Dapat Bantuan, Penerima PKH dan BPNT 2024 Tahap 1 Ini Dicoret dari DTKS

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2024 menjelang Pemilu. Bansos tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun, ada beberapa KPM yang mendadak dihapus dari daftar bansos. Hal ini membuat masyarakat bingung dan kecewa. Apa alasan di balik hal ini? Ini dia penjelasannya.

Verifikasi Data Penerima Bansos

Pemerintah melakukan verifikasi data untuk menyebabkan KPM dicoret dari bansos. Verifikasi data ini dimaksudkan untuk mengupdate dan memverifikasi data penerima bansos agar sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Pemerintah mengacu pada DTKS dalam menyalurkan bansos. DTKS adalah data dasar yang berisikan informasi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rawan miskin di Indonesia.

Untuk menjaga keakuratan dan validitas data di DTKS, pemerintah melakukan penghapusan dan perbaikan data sejak tahun 2020. Penghapusan data dilakukan dengan menghilangkan data KPM yang sudah tidak pantas menerima bansos, sedangkan perbaikan data dilakukan dengan menambahkan data KPM baru yang pantas menerima bansos.

Pemerintah mengacu pada DTKS dalam menyalurkan bansos. DTKS adalah data dasar yang berisikan informasi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rawan miskin di Indonesia.

Untuk menjaga keakuratan dan validitas data di DTKS, pemerintah melakukan penghapusan dan perbaikan data sejak tahun 2020. Penghapusan data dilakukan dengan menghilangkan data KPM yang sudah tidak pantas menerima bansos, sedangkan perbaikan data dilakukan dengan menambahkan data KPM baru yang pantas menerima bansos.

Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2024. Kriteria ini berdasarkan kondisi sosial ekonomi KPM yang tercatat di DTKS.

Berikut ini adalah kriteria penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2024:

  • KPM yang memiliki anggota keluarga yang masuk dalam kategori keluarga miskin dan rentan miskin, yaitu:
    • Ibu hamil atau menyusui
    • Anak usia 0-6 tahun
    • Anak usia 7-18 tahun yang bersekolah
    • Penyandang disabilitas
    • Lansia
  • KPM yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah Rp 500.000
  • KPM yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau berpenghasilan tidak menentu
  • KPM yang tidak memiliki aset produktif atau aset bernilai tinggi
  • KPM yang tidak memiliki akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

 Berdasarkan kriteria tersebut, ada beberapa kategori KPM yang dihapus kepesertaannya sebagai penerima bansos tahun 2024. Kategori ini adalah:

  • KPM yang sudah dianggap mampu dan sejahtera pada tahun 2024
  • Penerima manfaat yang sudah meninggal dunia
  • Dalam satu DTKS terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN), POLRI, atau TNI yang masih aktif serta pensiunan
  • Dapatkan upah bekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) yang tercatat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
  • Memiliki pekerjaan dengan gaji setiap bulannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Cara Mengajukan Keberatan

Bagi KPM yang merasa masih layak menerima bansos namun dicoret dari daftar penerima, dapat mengajukan persetujuan kepada pihak terkait. Caranya adalah sebagai berikut:

  • Menghubungi petugas pendamping PKH atau BPNT di wilayah masing-masing
  • Mengisi formulir pengajuan permohonan yang disediakan oleh petugas pendamping
  • Menyertakan dokumen pendukung yang relevan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu, atau bukti lain yang menunjukkan kelayakan sebagai penerima bansos
  • Menunggu hasil verifikasi ulang dari pihak terkait

Demikian artikel yang saya buat tentang KPM Bansos PKH dan BPNT 2024. Semoga bermanfaat dan informatif. 😊.

KPU Jelaskan Syarat Bisa Nyoblos bagi Warga yang Belum Masuk DPT



Jakarta - Pencoblosan Pemilu 2024 akan digelar besok. KPU pun menjelaskan syarat agar bisa nyoblos bagi warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Warga yang belum masuk DPT atau DPTb bakal masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut KPU, jumlah DPK baru diketahui pada hari pencoblosan.

"DPK itu baru bisa diketahui di hari H pemungutan suara," kata Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan, Senin (12/2/2024) malam.


 Jakarta - Pencoblosan Pemilu 2024 akan digelar besok. KPU pun menjelaskan syarat agar bisa nyoblos bagi warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Warga yang belum masuk DPT atau DPTb bakal masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut KPU, jumlah DPK baru diketahui pada hari pencoblosan.

"DPK itu baru bisa diketahui di hari H pemungutan suara," kata Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan, Senin (12/2/2024) malam.

1. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT):
-KTP-elektronik atau surat keterangan (suket)
-Formulir model C6 atau surat pemberitahuan
2. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb):
-KTP-elektronik atau surat keterangan (suket)
-Model A surat pindah memilih
3. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK)
-KTP-elektronik atau surat keterangan(suket).


Sabtu, 10 Februari 2024

Kartu Prakerja 2024 Dibuka : Cek Cara dan Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja 2024

Kartu Prakerja 2024 Dibuka : Cek Cara dan Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja 2024

Pendaftaran Kartu Prakerja Kembali dilakukan pada Rabu, 3 Januari 2024. Ini merupakan pertama kalinya pada tahun 2024. Pembukaan Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 diumumkan melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id. Rabu. Akun Prakerja memberikan informasi bahwa pendaftaran telah dibuka kembali.

Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Lydia Maria Kusnadi, membenarkan pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja 2024. Namun, dia menegaskan bahwa pendaftaran yang baru dibuka adalah pembuatan akun Prakerja dan bukan gelombang. Lydia menyampaikan bahwa pembukaan gelombang akan kembali diinformasikan melalui akun media sosial resmi milik Prakerja.

Lalu, bagaimana caranya?

Cara Daftar Prakerja

  1. Buka laman www.prakerja.go.id
  2. Klik menu “Daftar Sekarang” di pojok kanan atas halaman situs
  3. Masukkan email dan kata sandi (kata sandi) akun untuk bisa mendaftar Kartu Prakerja
  4. Isi nomor induk kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan tanggal lahir, kemudian klik “Lanjut”
  5. Lengkapi data diri dan pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai
  6. Saat memasukkan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), pastikan alamat sudah sama dengan kolom “Alamat” di KTP
  7. Pastikan juga nama lengkap dan nama ibu kandung sudah sesuai
  8. Selanjutnya lakukan verifikasi e-KTP dengan cara mengunggah foto e-KTP
  9. Tunggu sebentar sampai sistem selesai memverifikasi foto KTP yang diunggah
  10. Kemudian lakukan verifikasi dengan cara scan (pindai) wajah sambil berkedip
  11. Jawab beberapa pertanyaan mengenai alasan mengikuti Kartu Prakerja, serta minat dan pelatihan keterampilan
  12. Jika telah selesai, selanjutnya verifikasi nomor ponsel dengan pilih “Kirim OTP”
  13. Masukkan enam digit kode OTP yang didapat melalui SMS ke nomor ponsel, dan klik “Verifikasi”
  14. Isi pernyataan daftar sesuai kondisi dan ikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD)
  15. Setelah mengikuti TKD, pendaftaran akun Prakerja 2024 pun berhasil.

Jika gelombang telah resmi dibuka, peserta dapat mengeklik “Gelombang” yang tersedia di dashboard Prakerja dan pilih “Gabung Gelombang”. Peserta akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS dan email setelah penutupan gelombang. Jika dinyatakan belum lolos, peserta masih bisa mengikuti gelombang berikutnya tanpa perlu membuat akun Kartu Prakerja kembali.

Syarat Daftar Kartu Prakerja 2024.

  • Warga negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas
  • Tidak sedang menempuh pendidikan formal
  • Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil
  • Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19
  • Bukan pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD
  • Maksimal dua NIK dalam satu KK yang menjadi penerima Kartu Prakerja.
"Syaiful Bahri"


PKH dan BPNT 2024 Tahap 1 Cair! Cek Total Bantuan dan Perubahan Periode Penyalurannya



PKH dan BPNT 2024 Tahap 1 Cair! Cek Total Bantuan dan Perubahan Periode Penyalurannya

Pemerintah Indonesia telah berhasil menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2024 kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pencairan bantuan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Perubahan Periode Penyaluran

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 terjadi perubahan signifikan terkait periode penyaluran bantuan. Untuk PKH, penyaluran tahap 1 mencakup dua bulan, yakni Januari dan Februari 2024. Sementara itu, BPNT hanya disalurkan pada bulan Januari 2024. Keputusan ini sesuai dengan Arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menetapkan pencairan tahap 1 sebelum Idul Fitri, jatuh pada akhir Maret 2024.

Bantuan Tambahan: BLT Mitigasi Risiko Pangan

Selain PKH dan BPNT, penerima manfaat (KPM) juga mendapatkan bantuan tambahan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp 600.000 per keluarga. Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan merupakan pengganti BLT El Nino yang diberikan pada tahun 2023. Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan dilakukan bersamaan dengan pencairan PKH dan BPNT tahap 1 2024.

Total Bantuan yang Diterima KPM

Pada bulan Februari 2024, KPM menerima total bantuan sebagai berikut:

  • PKH:

    • Rp 1.800.000 untuk keluarga dengan balita.
    • Rp 1.500.000 untuk keluarga dengan anak usia sekolah.
    • Rp 1.200.000 untuk keluarga dengan ibu hamil atau menyusui.
    • Rp 900.000 untuk keluarga dengan lansia atau penyandang disabilitas.
  • BPNT:

    • Rp 300.000 untuk pembelian beras, telur, dan/atau susu di e-warung terdekat.
  • BLT Mitigasi Risiko Pangan:

    • Rp 600.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Cek Status Pencairan Bantuan

Untuk memastikan pencairan bantuan, KPM dapat mengunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau menghubungi call center Kemensos di nomor 1500299. Alternatif lain, KPM dapat menghubungi bank penyalur atau kantor pos terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan proses penyaluran bantuan sosial pada tahap 1 tahun 2024 dapat berjalan lancar, memberikan manfaat maksimal bagi keluarga penerima, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.


"Syaiful Bahri" 

Facebok : Syaiful Bahri Official

Kamis, 08 Februari 2024

BPNT 2024 Cair Lewat Kantor Pos!! KPM Dapat Rp800 Ribu, Ada Tambahan Bansos BLT Mitigasi Cair?







Info Dana Mbojo - Mulai hari ini Rabu 7 Februari 2024 BPNT 2024 cair lewat Kantor Pos, ada KPM yang mendapat Rp800.000, namun apakah tambahan tersebut bansos mitigasi cair? 
Berikut ini akan kami sampaikan, terkait apakah ada tambahan bansos mitigasi cair pada BPNT 2024 cair kali ini, pasalnya ada KPM yang mendapat Rp800.000 Penyaluran bansos BPNT cair lewat Kantor Pos telah resmi dimulai hari ini, telah ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang hari ini mulai mencairkan bansos tersebut. Hal tersebut terpantau melalui beberapa group pendamping bansos, yang mana untuk SP2D bansos PKH dan BPNT cair lewat Kantor Pos telah turun. Sehingga saat ini KPM hanya tinggal menunggu surat undangan pengambilan bansos dari Kantor Pos setempat. 

Sebelumnya, dana yang dicairkan pada tahap 1 awal tahun 2024 ini berbeda dengan sebelumnya, diantaranya yaitu : Bansos PKH cair lewat Kantor Pos dengan periode salur tiga bulan yaitu Januari - Maret, sehingga dana bansos yang nantinya akan diambil lewat Kantor Pos adalah :
  •  • Ibu hamil dan balita = Rp750.000 
  • • Lansia dan disabilitas = Rp600.000
  • • Anak sekolah SD = Rp225.000 
  • • Anak sekolah SMP = Rp375.000 
  • • Anak sekolah SMA = Rp500.000
 Sedangkan untuk pencairan bansos BPNT melalui Kantor Pos dicairkan dengan periode satu bulan, yaitu Januari 2024. Sehingga dalam pengambilan melalui Kantor Pos, nantinya KPM dapat mencairkan sebesar Rp200.000 

KPM Dapat Rp800.000, Apakah Ada Tambahan BLT Mitigasi?


 Namun bagi para KPM jangan khawatir , pasalnya nantinya beberapa KPM BPNT akan ada yang mendapatkan dana bansos sebesar Rp800.000 lewat Kantor Pos. Apakah ada bansos tambahan BLT Mitigasi? Bukan, pasalnya hingga saat ini BLT Mitigasi belum ada ketentuan kapan cair Untuk mengetahui kapan BLT Mitigasi Cair,

 silahkan simak artikel berikut :


KPM yang nantinya mendapat Rp800.000 adalah KPM Combo, yaitu KPM BPNT + PKH. Yang artinya nantinya KPM akan mencairkan dua bansos sekaligus. Yang mana Rp200.000 dari bansos BPNT dan yang Rp600.000 dari bansos PKH komponen kesejahreraan sosial yaitu Lansia atau disabilitas. Adapun KPM yang tidak termasui dalam daftar KPM Combo, maka tetap akan mencairkan sesuai dengan klasifikasi masing masing KPM.




SALAM NDAI SILA MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU

Sabtu, 03 Februari 2024

Gegara Tak Dipinjami Uang 25 Ribu, Pemuda Di Kota Bima Tega Tusuk Teman Sendiri











KOTA BIMA || Tim Opsnal Polsek Rasanae Barat Polres Bima Kota Bima Polda Ntb dibawah kendali Kapolsek Rasanae Barat AKP Sirajuddin, SH dan dipimpin langsung Katim Opsnal AIPDA Rahmansyah, SH mengamankan terduga pelaku penusukan yang terjadi di Lingkungan Sarata Kelurahan Paruga Kecamatan Rasnae Barat Kota Bima, Pada Senin (29/01/2024) Sekira pukul 21,00 Wita

Kapolsek Rasanae Barat AKP Sirajuddin, SH melalui Panit Binmas AIPDA Nanang Kurniawan, SH membenarkan peristiwa tindak pidana penusukan dan atau penganiayaan terhadap korban Inisial ED (23/L) pekerjaan swasta,  Alamat Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima yang dilakukan Sdr. FP (22/L) swasta, beralamat sama dengan dengan korban.

Adapun kronologis kejadian pada awalnya, sdr ED lagi duduk-duduk bersama temanya, sdr AR (43) di ligkungan sarata Kel Paruga Kec Rasana’e Barat Kota Bima, tiba-tiba datang sdr FP menusuk sdr ED sebanyak 2 kali, sehingga mengalami luka robek dibawah paha kanan dan betis kanan, kemudian korban di bawa oleh sdr AR ke Puskesmas Paruga untuk mendapatkan perawatan medis.

Hasil pemeriksaan tim medis PKM Paruga, korban mengalami Luka robek di bagian paha kanan dan luka robek di bagian betis kanan.

Panit Binmas AIPDA Nanang Kurniawan, SH menjelaskan, Pada pukul 21.30 wita gabungan piket fungsi Polsek Rasanae Barat yang diPimpin oleh KSPK ll AIPDA AIPDA MAHYUDIN, beserta Team Opsnal Reskrim turun ke TKP atas aduan Korban, dengan tujuan mengamankan Pelaku untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan namun setelah sampai di TKP pelaku tidak ada di tempat sudah melarikan diri, pelaku berhasil diamankan setelah Team opsnal Reskrim Polsek Rasana’e Barat melakukan penyelidikan dan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku.

Akibat adanya kejadian penganiayaan yang dialaminya Korban merasa keberatan dan melaporkan secara resmi ke pihak Kepolisian Polsek Rasanae Barat dengan No. ADUAN/ B/18/I/2024/SPKT/Sek.Rasanae Barat/ Res.Bima Kota /Polda NTB. dan selanjutnya Anggota Piket mengantar Korban ke Puskesmas Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk dilakukan Visum et efertum.

“Kejadian penusukan tersebut terjadinya akibat pelaku marah kepada korban karna tidak diberikan pinjaman uang Rp25.000 sehingga tega melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan golok” pungkas Nanang.


🙏SALAM NDAI SILA MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU🙏

Tinjau Kebakaran Matakando; HM. Rum, Pj. Wali Kota Bima Minta OPD Terkait Segera Respon Bantuan Tanggap Darurat Bagi Korban



Kebakaran terjadi Sabtu, 3 Februari 2024 di Kelurahan Matakando Kota Bima mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan. Rumah-rumah tersebut dalam keadaan rusak berat sebanyak 3 unit, rusak sedang 1 unit dan rusak ringan sebanyak 1 unit.

 

Kondisi para korban yang rumahnya mengalami rusak berat saat ini dievakuasi oleh keluarga terdekatnya masing-masing di Kelurahan Matakando

 

H. Mohammad Rum, berkomitmen untuk memerintahkan OPD terkait untuk segera merespon keadaan warga korban kebakaran dengan mengerahkan berbagai bantuan guna menopang kondisi para korban. OPD dimaksud adalah Dinas Sosial, BPBD, dan Dinas Perkim Kota Bima.

 

Selama peninjauan lokasi kebakaran terungkap bahwa dugaan penyebab kebakaran di Matakando adalah adanya hubungan listrik arus pendek di salah satu rumah warga yang mengalami kebakaran.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan pada kejadian kebakaran ini, HM. Rum meminta agar warga lebih hati-hati memanfaatkan peralatan listrik rumah tangga agar kejadian serupa tidak berulang.

 

Lebih jauh, Ir. H. Mohammad Rum menjelaskan pentingnya pemerintah hadir ditengah korban kebakaran ini adalah untuk memberikan bantuan darurat, koordinasi respon yang efektif dan efisien, serta mendukung pemulihan jangka pendek dan jangka panjang, menciptakan rasa keamanan, dan memberikan edukasi pencegahan untuk masyarakat yang terdampak.

 

"Kunjungan ini adalah bentuk empati Pemerintah Kota Bima guna merespon kondisi warga yang mengalami musibah kebakaran. Kami pastikan bahwa para korban tidak akan ditinggal sendirian, akan tetapi Pemerintah Kota Bima akan terus berupaya untuk segera membantu pemulihan kondisi para korban sesegera mungkin," pungkas HM. Rum.





SALAM NDAI SILA MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More