Berita Dan Peristiwa ,Politik Dana Mbojo

Harga Jagung Petani Anjlok, PT CPI Cabang Bima Siap Membeli Jagung Kering KA 15 Harga Rp4.400

Harga Jagung Petani Anjlok, PT CPI Cabang Bima Siap Membeli Jagung Kering KA 15 Harga Rp4.400

Tak Layak Lagi Dapat Bantuan, Penerima PKH dan BPNT 2024 Tahap 1 Ini Dicoret dari DTKS

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2024 menjelang Pemilu

Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Februari 2024

AHY Jadi Menteri, Peringatan untuk PDI-P, PKB, dan Nasdem




Jakarta-Info Dana Mbojo - Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai menjadi peringatan bagi partai lain yang tidak mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), ada sejumlah menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo-Gibran yakni PDI-P, PPP, Nasdem, dan PKB.


"Jadi reshuffle terbatas ini ya dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu bisa dibaca sebagai sebuah peringatan bagi Partai Nasdem, PDI-P, dan PKB yang masih ada dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin," kata Pengamat Politik, Karyono Wibowo saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan mengganti atau me-reshuffle menteri dari PDI-P, Nasdem, dan PKB.

Namun, Karyono menambahkan, hal ini juga bergantung sikap dari partai-partai tersebut terhadap hasil pilpres.

"Dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu secara semiotika politik ya bisa menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi itu bisa saja nanti akan mereshufle menteri-menteri dari PDI-P, PKB, dan Nasdem," ujar dia.

Dia mencontohkan, jika nantinya partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang ada di Parlemen mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, peluang reshuffle besar terjadi.

Jika hak angket nantinya benar akan diajukan, menurutnya, situasi politik sudah semakin memanas karena sudah terjadi perang terbuka.

"Kalau seandainya hak angket itu kemudian di dorong ke DPR oleh PDI-P kemudian PKB dan Nasdem ikut mendukung, maka bisa jadi Jokowi akan me-reshuffle, me-reshuffle menteri-menteri dari PDI-P, PKB dan Nasdem," ucap dia.

Apalagi, Peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) ini menyebut dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Dengan demikian, ayah dari Gibran ini juga turut bertanggung jawab untuk mengamankan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2.


"Sehingga jokowi juga ikut mengawal sampe Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata dia lagi.

Diketahui, pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, tadi siang.

Adapun, AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi cawapres peserta Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama di dua periode era Jokowi memimpin Indonesia.

Tak lama setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan dan mengusung Prabowo-Gibran, Jokowi pun mengangkat AHY sebagai menterinya.

Selasa, 13 Februari 2024

KPU Jelaskan Syarat Bisa Nyoblos bagi Warga yang Belum Masuk DPT



Jakarta - Pencoblosan Pemilu 2024 akan digelar besok. KPU pun menjelaskan syarat agar bisa nyoblos bagi warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Warga yang belum masuk DPT atau DPTb bakal masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut KPU, jumlah DPK baru diketahui pada hari pencoblosan.

"DPK itu baru bisa diketahui di hari H pemungutan suara," kata Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan, Senin (12/2/2024) malam.


 Jakarta - Pencoblosan Pemilu 2024 akan digelar besok. KPU pun menjelaskan syarat agar bisa nyoblos bagi warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Warga yang belum masuk DPT atau DPTb bakal masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut KPU, jumlah DPK baru diketahui pada hari pencoblosan.

"DPK itu baru bisa diketahui di hari H pemungutan suara," kata Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan, Senin (12/2/2024) malam.

1. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT):
-KTP-elektronik atau surat keterangan (suket)
-Formulir model C6 atau surat pemberitahuan
2. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb):
-KTP-elektronik atau surat keterangan (suket)
-Model A surat pindah memilih
3. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK)
-KTP-elektronik atau surat keterangan(suket).


Kamis, 01 Februari 2024

Melalui Jumat Curhat, Bhabinkamtibmas Polsek Woha Imbau Warga Tidak Terpengaruh


Menjelang pelaksanaan Pesta demokrasi Pemilu 2024, personil Polres Bima Polda dan Polsek jajaran intens berikan pembinaan dan penyuluhan kepada warga.

Seperti yang dilakukan Personel Polsek Woha melalui bhabinkamtibmas Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Bripka I Wayan Parwata mengunjungi warga binaan dalam program Jumat Curhat dan memberikan himbauan untuk tetap menjaga kamtibmas jelang pemilu 2024 Jumat, (02/02/24) Sekira Pukul 09. 40. WITA.

Selain untuk menampung aspirasi masyarakat Program Jum,at Curhat juga merupakan upaya mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas jelang Pemilu 2024, dengan melakukan cooling system dengan menyambangi masyarakat binaannya bertajuk Jumat Curhat.

Dalam kegiatan Jumat Curhat tersebut Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan kepada warga binaan agar tidak mudah terprovokasi informasi hoax serta mengajak masyarakat mendukung kinerja Polri dalam memelihara Kamtibmas menjelang pemilu 2024 dan menolak segala hoax dan ujaran kebencian berbau SARA yang bisa memecah belah persaudaraan.

Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax yang mungkin muncul selama tahapan pemilu

Ditempat terpisah Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo SIK MIK. melalui kasi humas Iptu Adib Widayaka mengatakan, dalam setiap kegiatan sambang seperti program Jumat Curhat yang dilakukan oleh para Bhabinkamtibmas diharapkan menyampaikan pesan Kamtibmas sehingga situasi di wilayah masing-masing tetap dalam keadaan aman dan kondusif

Ia juga mengatakan beberapa hari lagi kita akan menggelar pesta demokrasi pemilu 2024 dimana pasti akan ada perbedaan pandangan dan pilihan di antara masyarakat.

“Karena itu jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai sumber perpecahan di antara warga, baik sebelum, pada saat, dan setelah Pemilu tetaplah jaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan demi suksesnya pemilu 2024” Ujar Kapolres mengutip Adib

Kita harus bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Hindari menyebarkan atau percaya pada berita yang belum tentu kebenarannya, terutama yang dapat memicu konflik di masyarakat, Tutupnya.







SALAM NDAI SILA MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU

Satgas Preventif OMB Polres Bima Kunjungi Kantor dan Gudang Logistik KPU Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024


Rabu,(31/01/24) pukul 22.00 WITA, Satgas Preventif Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 Polres Bima Polda NTB melaksanakan kunjungan ke Kantor dan Gudang Logistik Kantor Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Bima.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Ops Mantap Brata Rinjani 2023-2024 yang bertujuan untuk mengamankan proses pemilu yang akan datang pada (14/02/24).

Patroli pengamanan itu dikendalikan langsung oleh Kasatgas Preventif Operasi Mantap Brata Polres Bima Iptu Muhtar.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi dinyatakan dalam keadaan aman, dan proses pengecekan di seputar Gudang Logistik berlangsung dengan lancar.

Tidak terdapat hal-hal yang mencolok atau permasalahan yang signifikan selama patroli berlangsung.

“Tindakan preventif dan pengecekan terhadap Gudang Logistik dan Kantor KPU sangat penting untuk memastikan kelancaran dan integritas pemilu serta untuk meminimalkan potensi masalah keamanan yang dapat muncul selama proses pemilu,” ungkap Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, SIK.MIK melalui kasi humas Iptu Adib Widayaka.

Lanjutnya, Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel untuk menjaga Netralitas dan tidak ikut politik praktis dalam bentuk apapun serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.








SALAM NDAI SILA MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More