Catat! 18 Jalan di Kota Bima Ditutup Selama Festival Rimpu Mantika

Bima -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan menyelenggarakan Festival Rimpu Mantika pada Sabtu (27/4/2024). Dampak dari acara tersebut adalah 18 ruas jalan akan ditutup.

Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, Ismail M. Rasyid, mengatakan, sepanjang ruas Jalan Soekarno-Hatta, mulai dari perempatan sebelah timur kantor Wali Kota Bima hingga perempatan Masjid At Taqwa akan ditutup untuk Festival Rimpu Mantika. "Ada 18 titik (jalan) yang akan ditutup, sejak Sabtu pukul 06.00 pagi," katanya kepada detikBali, Kamis (25/4/2024).

Ismail menerangkan 97 anggota Dishub Kota Bima diterjunkan untuk mencegah kemacetan. Sebanyak dua hingga lima anggota akan bersiaga di sejumlah jalan yang ditutup karena Festival Rimpu Mantika.

"Semua personel dikerahkan untuk mengatur lalu lintas selama festival ini," ujar Ismail.

Baca juga:

Daftar 18 Ruas Jalan yang Ditutup

1. Perempatan sebelah timur kantor Wali Kota Bima.
2. Perempatan Gunung Dua.
3. Pertigaan sebelah barat SPBU Taman Ria.
4. Pertigaan Jalan Sukun Karara bagian utara Masjid Karara, pertigaan samping barat PLN.
5. Perempatan Bumi Putera (Larisi).
6. Perempatan Pondok Pesantren Al Husainy/Paruga Na'e.
7. Pertigaan GOR Jalan Manggemaci (Depan Hotel Parewa).
8. Pertigaan Jalan Pattimura Pane.
9. Pertigaan Jalan Datuk Dibanta (Cabang Malake).
10. Pertigaan jalan Kartini Paruga (Depan Jembatan Gantung).
11. Area Pos Polisi Kota dan depan panggung kehormatan VVIP.
12. Perempatan Mesjid At Taqwa.
13. Perempatan Jalan Sultan Kaharuddin (ke utara/barat menuju Pos Kota).
14. Pertigaan depan Duta Ban Sarae.
15. Perempatan Toko Arjuna dan Daya Indah.
16. Pertigaan KFC Sarae.
17. Perempatan sebelah barat Masjid Agung.
18. Pertigaan Jalan Kartini sebelah selatan kantor Rasanae Barat.

Pedoman Festival Rimpu Mantika

Pemkot Bima menerbitkan pedoman agar Festival Rimpu Mantika berjalan lancar. Pedoman itu tertuang dengan Nomor: 400.6/284/IV/2024.

Peserta Festival Rimpu dibagi menjadi dua kelompok utama. Peserta kelompok pertama meliputi Penggerak PKK Kota Bima, Dharma Wanita Persatuan Kota Bima, GOW, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, unsur pegawai vertikal, tamu undangan, serta seluruh ASN pada jalur sebelah utara (Peserta Rimpu Colo). Sementara siswi SMA dan SMP sederajat serta mahasiswi akan berada pada jalur sebelah selatan (Peserta Rimpu Cili).

Kelompok kedua mencakup seluruh siswi SD/sederajat, masyarakat umum dari kelurahan, dan peserta dari luar Kota Bima yang dapat mengisi dan menyesuaikan posisi pada kedua jalur sesuai dengan kecepatan kedatangan.

Peserta Rimpu Cili atau Rimpu Colo dan peserta lainnya di setiap jalur diharapkan mengikuti barisan dengan komposisi empat saf ke samping, diikuti oleh barisan di belakang secara teratur dan rapi.

Peserta Rimpu diwajibkan hadir pukul 06.30 Wita di tempat start dan akan dilepas secara resmi pukul 07.00 Wita.

Posisi terdepan akan diisi oleh voorijder, drumben kostum kontemporer, mobil untuk syuting, VIP, dan Muspida, diikuti oleh peserta Rimpu Cili di bagian kiri/selatan dan Rimpu Colo di bagian kanan/utara.

Baca juga:

Untuk barisan awal sebanyak 10.000 peserta, wajib menggunakan 2 kain tembe nggoli, yaitu atasan (Rimpu) dan bawahan (Sanggentu), dengan penggunaan rimpu cili dan colo yang asli, tanpa menggunakan alat bantu seperti jarum pentul/peniti.

Seluruh peserta Rimpu diwajibkan mengikuti arahan dan pengaturan dari panitia serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama proses pawai berlangsung.

Setelah mencapai garis finis di Lapangan Serasuba, seluruh peserta tetap berkumpul di sekitar lapangan hingga selesai. Panitia akan mengundi door prize.

Read More

Akademisi Kritik Polisi Tangkap 5 Pendemo gegara Tuntut Kenaikan Harga Jagung

Bima-​ Dosen Universitas Muhammadiyah Bima (UMB), Taufik Firmanto, mengkritisi sikap Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangkap dan menetapkan lima pengunjuk rasa sebagai tersangka. Lima warga Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Bima, menjadi tersangka setelah memblokir jalan saat aksi unjuk rasa menuntut kenaikan harga jagung.

Taufik menilai penangkapan kelima pendemo tersebut merupakan upaya membungkam aspirasi masyarakat. Ia mengatakan, tindakan represif aparat dapat menimbulkan ketakutan masyarakat dalam berekspresi.

Masyarakat yang mengutarakan pendapatnya ditindas polisi, kata Taufik  , Selasa (23/4/2024).

Baca juga:

Menurut Dekan Fakultas Hukum UM Bima, penetapan tersangka terhadap lima pengunjuk rasa merupakan bentuk kriminalisasi. Permasalahan tersebut, lanjut Taufik, merupakan ancaman serius terhadap iklim demokrasi dan kebebasan sipil di Bima.

“Para pengunjuk rasa yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka merupakan korban pelecehan peradilan . Sistem hukum digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara yang aktif berpikir,” imbuhnya.

Taufik menjelaskan, aspirasi masyarakat melalui kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam negara demokrasi. Menurut dia, aksi demonstrasi yang dilakukan warga Bima juga merupakan bagian dari peran masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Kenapa ditangkap seperti teroris? Padahal WNI yang ditangkap ini bukan pelaku kriminal, imbuhnya.

Ia kemudian menyinggung aksi demonstrasi tersebut sebagai aspirasi para petani terkait anjloknya harga jagung. Dalam konteks itu, lanjut Taufik, pihak berwenang harus memahami kondisi sosial ekonomi warga Bima.

“Polisi gagal mendalami suasana batin masyarakat. Mereka tidak memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat Bima dan hanya berusaha menegakkan hukum dengan mata kuda, hukum ditegakkan seolah-olah hanya untuk kepentingan masyarakat. Demi hukum. Mereka lupa memanusiakan manusia sebagai hakikat dan substansi tujuan hukum itu sendiri,” pungkas Taufik.

Sebelumnya, lima warga Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Bima, ditangkap polisi saat aksi unjuk rasa pada Sabtu (20/4/2024). Kelima warga Laju yang diamankan berinisial SP, MD, MT, WS, dan RA.

Wakapolres Bima Kota Kompol Herman mengungkapkan kelima warga itu diduga mengganggu ketertiban umum dengan memblokir jalan saat demonstrasi menuntut kenaikan harga jagung. Menurutnya, jalan raya merupakan fasilitas umum. "Pemblokiran jalan adalah tindak pidana," kata Herman, Senin (22/4/2024).

Kelima warga itu terancam pidana 9 tahun penjara maupun denda sesuai Pasal 192 ayat (1) KUHP. Mereka juga dapat dikenakan maksimal 15 tahun bui sesuai Pasal 192 ayat (2) KUHP. Selain itu, pemblokiran jalan juga dapat dikenakan Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pelaku dapat diancam pidana maksimal 18 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Read More

Siap-Siap Harga Jagung Hingga Gabah Mau Naik Jadi Segini

Jakarta, INFO DANA MBOJO - Pemerintah mau melakukan penyesuaian Harga Acuan Pembelian (HAP) Jagung dan Harga Pokok Pembelian (HPP) Gabah. Diputuskan HAP Jagung naik menjadi Rp 5.000 dan HPP gabah menjadi Rp 6.000.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (24/4/2024).

"Kemudian untuk jagung juga sama, harga (HPP) sebelumnya Rp 4.200 untuk pipil Kering Panen, dengan kadar air 15%, ini juga akan kita adjust karena agro input naik jadi sekitar Rp 5.000," kata Arief kepada wartawan.

Sehingga menurutnya ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak, supaya lebih sejahtera. Di tengah kenaikan faktor dari agro input seperti harga pupuk, sewa lahan dan lainnya.

Seperti diketahui menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, harga acuan jagung pipil kering kadar air 15% di tingkat produsen sebesar Rp 4.200 per kilogram. Sedangkan untuk harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp 5.000 per kilogram.

Selain itu Arief juga mengatakan pihaknya juga akan menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6000 per kilogram.

"Ini segera dalam waktu singkat ini harga gabah yang sebelumnya Rp 5.000 kita tetapkan menjadi Rp 6.000, jadi apa yang menjadi harga fleksibilitas. Hari ini harga gabah di beberapa tempat angkanya ada yang Rp 4.800, ada yang Rp 5.200, Rp 5.400 ya tergantung daerah. Kita mencoba supaya bulog menyiapkan off take dengan harga Rp 6.000 jadi fair," katanya.

Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, HPP GKP di tingkat petani mencapai Rp 5.000 per kilogram dan GKP di tingkat penggilingan Rp 5.100 per kilogram.

Sedangkan HPP Gabah Kering Giling di tingkat penggilingan mencapai Rp 6.200 per kilogram, dan GKG di gudang Perum Bulog Rp 6.300 per kilogram.

Read More

Jadi Tersangka Korupsi, Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis Untuk Sandra Dewi

Jakarta, -

Harvey Moeis, suami Sandra Dewi terjerat kasus korupsi timah sukses mengejutkan publik.

Pria yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya ini telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan timah di wilayah izin pertambangan IUP PT Timah.

Ia menjadi tersangka ke-16 dalam kasus yang bergulir sejak tahun 2015-2022 bersama Helena Lim Cs.

Kejagung mengungkapkan Harvey Moeis berperan untuk melobi beberapa smelter di areal IUP PT Timah untuk mengakomodasi pertambangan liar,

Suami Sandra Dewi ini juga memfasilitasi sewa-menyewa alat peleburan timah yang dilakukan secara ilegal ini.

"Tersangka menghubungi beberapa smelter untuk ikut dalam kegiatan tersebut," ucap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khususs (Jampidsus) Kuntadi di kantor Kejagung, Jakarta Selatan pada Minggu (31/3).

Sandra Dewi dan Harvey Moeis/ Foto: Instagram @sandradewi88

Penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka pun membuat gaya hidup Sandra Dewi sebagai istrinya ikut menjadi sorotan.

Selama ini mereka hidup bergelimang harta bak raja dan ratu di istana.

Tak jarang, Harvey Moeis membelikan Sandra Dewi sejumlah barang mewah yang bernilai fantastis.

Berikut ini adalah beberapa barang mewah pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi.

1. Sepatu Hermes

Sandra Dewi kerap memamerkan outfitnya memakai sendal dari brand Hermens hot loafer (noir) in calfskin with iconic palladium-plated oversized kelly buckel yang ditaksir seharga Rp29 juta.

2. Tas Hermes

Selain sepatu, Sandra Dewi juga kerap menenteng tas dari jenama yang sama. Salah satunya Hermes model black epsom leather with gold hardware senilai Rp330 juta.

3. Perhiasan

Satu set perhiasan disebut-sebut buatan Mondial Jewelar yang harganya fantastis.

4. Mobil Rolls Royce

Harvey Moeis memberikan kado berupa mobil mewah keluaran Rolls Royce yang ditaksir seharga Rp25 miliar di ultah ke-40 Sandra Dewi. Pelat mobilnya pun dipesan khusus dengan inisial nama sang aktris yaitu SDW.

Read More

Kapan Gerhana Akan Terjadi Lagi? Terdekat Ada Gerhana Matahari 8 April

Jakarta -

Gerhana Bulan Penumbra terjadi pada tanggal 25 Maret 2024. Fenomena tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena gerhana yang akan terjadi sepanjang tahun 2024. Lantas, kapan gerhana kembali terjadi pada tahun 2024?

Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ), dalam waktu dekat fenomena gerhana pasca Gerhana Bulan Penumbra pada 25 Maret 2024 akan menjadi Gerhana Matahari Total pada 8 April 2024.

Baca juga:

Gerhana Bulan Penumbra 25 Maret 2024

Fenomena gerhana pertama pada tahun ini adalah Gerhana Bulan Penumbral yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2024. Berdasarkan informasi BMKG, gerhana ini dapat diamati dari wilayah Indonesia, tepatnya Papua dan sebagian wilayah Maluku.

Menariknya, waktu terjadinya Gerhana Bulan Penumbra pada 25 Maret 2024 terjadi pada sore hari. Untuk fase gerhana dimulai pada pukul 11.50 WIB, kemudian fase puncak gerhana pada pukul 14.12 WIB, dan fase gerhana berakhir pada pukul 16.34 WIB.

Gerhana Bulan Penumbra adalah ketika posisi Bulan, Matahari, dan Bumi sejajar, dimana seluruh Bulan memasuki bayangan penumbra Bumi. Sehingga Bulan tetap terlihat dengan warna suram atau tampak lebih redup.

Gerhana Matahari Total 8 April 2024

Fenomena gerhana kedua pada tahun ini adalah Gerhana Matahari Total yang terjadi pada 8 April 2024. Ini merupakan fenomena gerhana matahari pertama di tahun 2024. Namun gerhana ini tidak bisa diamati dari Indonesia.

Menurut informasi dilansir situs Langit Selatan , gerhana ini hanya bisa disaksikan oleh pengamat di Amerika Tengah dan Amerika Utara. Jalur gerhana total dimulai dari Samudera Pasifik dan mengarah ke Meksiko, Amerika, dan Kanada.

Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang terjadi ketika piringan Matahari tertutup seluruhnya oleh piringan Bulan. Saat gerhana ini terjadi, piringan Bulan bisa tampak sebesar piringan Matahari, bahkan bisa lebih besar.

Baca juga:

Gerhana Bulan Sebagian 18 September 2024

Fenomena gerhana ketiga pada tahun ini adalah Gerhana Bulan Sebagian yang terjadi pada 18 September 2024. Ini merupakan fenomena gerhana bulan kedua setelah Gerhana Bulan Penumbra, namun tidak bisa diamati dari Indonesia.

Menurut informasi yang dilansir situs Langit Selatan , gerhana ini hanya bisa disaksikan oleh pengamat di Amerika, Eropa, Afrika, sebagian Asia bagian selatan, Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, Arktik, Antartika.

Gerhana bulan sebagian adalah gerhana bulan yang terjadi ketika sebagian atau seluruh penampang Bulan tertutup bayangan Bumi. Dengan kata lain, Bumi tidak sepenuhnya menghalangi sinar Matahari dari Bulan. Gerhana Bulan Sebagian disebut juga Gerhana Bulan Sebagian.

Read More

AHY Jadi Menteri, Peringatan untuk PDI-P, PKB, dan Nasdem

Jakarta-Info Dana Mbojo - Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai menjadi peringatan bagi partai lain yang tidak mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), ada sejumlah menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo-Gibran yakni PDI-P, PPP, Nasdem, dan PKB.

"Jadi reshuffle terbatas ini ya dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu bisa dibaca sebagai sebuah peringatan bagi Partai Nasdem, PDI-P, dan PKB yang masih ada dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin," kata Pengamat Politik, Karyono Wibowo saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan mengganti atau me-reshuffle menteri dari PDI-P, Nasdem, dan PKB.

Namun, Karyono menambahkan, hal ini juga bergantung sikap dari partai-partai tersebut terhadap hasil pilpres.

"Dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu secara semiotika politik ya bisa menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi itu bisa saja nanti akan mereshufle menteri-menteri dari PDI-P, PKB, dan Nasdem," ujar dia.

Dia mencontohkan, jika nantinya partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang ada di Parlemen mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, peluang reshuffle besar terjadi.

Jika hak angket nantinya benar akan diajukan, menurutnya, situasi politik sudah semakin memanas karena sudah terjadi perang terbuka.

"Kalau seandainya hak angket itu kemudian di dorong ke DPR oleh PDI-P kemudian PKB dan Nasdem ikut mendukung, maka bisa jadi Jokowi akan me-reshuffle, me-reshuffle menteri-menteri dari PDI-P, PKB dan Nasdem," ucap dia.

Apalagi, Peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) ini menyebut dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Dengan demikian, ayah dari Gibran ini juga turut bertanggung jawab untuk mengamankan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2.

"Sehingga jokowi juga ikut mengawal sampe Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata dia lagi.

Diketahui, pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, tadi siang.

Adapun, AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi cawapres peserta Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama di dua periode era Jokowi memimpin Indonesia.

Tak lama setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan dan mengusung Prabowo-Gibran, Jokowi pun mengangkat AHY sebagai menterinya.

Read More

Pembangunan Pabrik Garam Kapasitas 12 Ribu Ton di Bima, Aspek Pemasaran Jadi Tantangan

Mataram (Info Dana Mbojo) – Pemerintah pusat segera membangun pabrik garam di Kabupaten Bima tahun 2024 ini. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi penekanan agar jangan sampai pabrik ini mangkrak atau tak bisa beroperasi setelah rampung terbangun nantinya. Sebab sebelumnya banyak pabrik garam hasil bantuan KKP di luar daerah yang mangkrak.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim ST, M.Si disampingi Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Diskanlut Khairuddin mengatakan, kapasitas pabrik garam di Bima cukup besar yaitu 12.000 ton per tahun. Kapasitas ini lebih besar dari pabrik garam bantuan KKP lainnya di daerah lainnya. Karena kapasitasnya besar, maka biaya operasioanlnya juga besar yaitu sekitar Rp100 juta per bulan.

Ia mengatakan, pengelola pabrik garam ini adalah koperasi. Jika koperasi tak memiliki modal yang kuat, maka dia bisa bermitra dengan Perusda misalnya PT. GNE, atau perusda lainnya.

“Namun yang menjadi persoalan yang urgensi adalah masalah pemasaran. Karena pabrik ini akan memproduksi garam sesuai dengan permintaan pasar, sedangkan kita belum tahu pasar yang dituju itu yang mana,” kata Muslim, Selasa, 13 Februari 2024.

Ia mengatakan, pabrik garam di Jawa memiliki pasar yang lebih terbuka, sebab di sana konsumennya sudah jelas, baik di kalangan industri maupun konsumsi rumah tangga. Di NTB, katanya tak ada industri besar yang membutuhkan garam dalam jumlah yang besar.

Jika dihitung berdasarkan kebutuhan garam per kapita sebanyak 2,5 Kg per tahun, maka seluruh masyarakat NTB membutuhkan sekitar 13 ribu ton garam per tahun. Sementara pabrik garam Bima memiliki kapasitas 12 ribu ton per tahun, sehingga pabrik ini sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan garam masyarakat NTB.

“Asalkan kompetitor yang sudah ada ini bisa nggak kita masuk ke sana. Kita tak memiliki data produsen yang memasok garam di NTB. Ini menjadi tantangan,” ujarnya.

Muslim mengatakan, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membangun pabrik ini. Selain dari pusat, anggaran juga berasal dari APBD NTB sekitar Rp600 juta untuk membantu, terutama untuk pengurugan tanah serta untuk enaga pendamping teknis yang berpengalaman di bidang garam.

Sebagai gambaran berdasarkan data Dislutkan NTB, jumlah produksi garam di NTB di tahun 2022 sebanyak 86.429 ton. Angka produksi garam fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

Read More

KPM Lansia PKH Dapat Bansos Tambahan Rp600 Ribu, Diberikan Setelah Pemilu Via Kantor Pos

Pemerintah terus emberikan bantuan sosial (Bansos) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Setelah Pemilu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) akan mendapatkan bantuan tambahan sebesar Rp600 ribu. Pada bulan Februari 2024, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada lansia di seluruh Indonesia. Bansos tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para lansia yang merupakan bagian penting dari populasi Indonesia. KPM PKH lansia akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan. Selain itu, mereka juga akan menerima tambahan bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu per bulan. Hal ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam memastikan bahwa lansia di Indonesia mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak.

Baca Juga : Bantuan Sosial Di Tahun 2024

Proses pencairan bansos PKH lansia dan BPNT dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain: 1. Persyaratan: KPM lansia diharuskan membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu PKH yang masih berlaku. 2. Pendistribusian: KPM lansia diinstruksikan untuk datang ke kantor pos terdekat sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak PT Pos Indonesia. 3. Penyaluran Dana: KPM lansia akan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600 ribu dan kartu e-warung yang berisi saldo Rp200 ribu untuk membeli bahan pangan di e-warung terdekat. 4. Pengecekan Status Pencairan: Untuk mengecek status pencairan dan penerima bansos PKH lansia, KPM dapat mengakses situs resmi yang telah disediakan pemerintah. 5. Pencairan Berkala: Bansos PKH lansia akan disalurkan sepanjang tahun 2024 dengan total Rp2,4 juta per tahun. Pencairan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Baca juga : 

Kartu Prakerja 2024 Dibuka : Cek Cara dan Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja 2024

Bantuan Pengganti El Nino Selain bantuan PKH untuk lansia, pemerintah juga memberikan bonus bansos sebesar Rp600 ribu kepada KPM PKH yang terdampak risiko mitigasi pagan. Bonus ini merupakan pengganti dari Bantuan Langsung Tunai El Nino yang sebelumnya telah disalurkan pada November dan Desember 2023. Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan para lansia di Indonesia dapat terjamin dengan baik. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima dan mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.**

Read More

Bantuan Sosial di Tahun 2024

Read More

Tak Layak Lagi Dapat Bantuan, Penerima PKH dan BPNT 2024 Tahap 1 Ini Dicoret dari DTKS

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2024 menjelang Pemilu. Bansos tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun, ada beberapa KPM yang mendadak dihapus dari daftar bansos. Hal ini membuat masyarakat bingung dan kecewa. Apa alasan di balik hal ini? Ini dia penjelasannya.

Verifikasi Data Penerima Bansos

Pemerintah melakukan verifikasi data untuk menyebabkan KPM dicoret dari bansos. Verifikasi data ini dimaksudkan untuk mengupdate dan memverifikasi data penerima bansos agar sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Pemerintah mengacu pada DTKS dalam menyalurkan bansos. DTKS adalah data dasar yang berisikan informasi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rawan miskin di Indonesia.

Untuk menjaga keakuratan dan validitas data di DTKS, pemerintah melakukan penghapusan dan perbaikan data sejak tahun 2020. Penghapusan data dilakukan dengan menghilangkan data KPM yang sudah tidak pantas menerima bansos, sedangkan perbaikan data dilakukan dengan menambahkan data KPM baru yang pantas menerima bansos.

Pemerintah mengacu pada DTKS dalam menyalurkan bansos. DTKS adalah data dasar yang berisikan informasi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rawan miskin di Indonesia.

Untuk menjaga keakuratan dan validitas data di DTKS, pemerintah melakukan penghapusan dan perbaikan data sejak tahun 2020. Penghapusan data dilakukan dengan menghilangkan data KPM yang sudah tidak pantas menerima bansos, sedangkan perbaikan data dilakukan dengan menambahkan data KPM baru yang pantas menerima bansos.

Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2024. Kriteria ini berdasarkan kondisi sosial ekonomi KPM yang tercatat di DTKS.

Berikut ini adalah kriteria penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2024:

• KPM yang memiliki anggota keluarga yang masuk dalam kategori keluarga miskin dan rentan miskin, yaitu:
  • Ibu hamil atau menyusui
  • Anak usia 0-6 tahun
  • Anak usia 7-18 tahun yang bersekolah
  • Penyandang disabilitas
  • Lansia
• KPM yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah Rp 500.000
• KPM yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau berpenghasilan tidak menentu
• KPM yang tidak memiliki aset produktif atau aset bernilai tinggi
• KPM yang tidak memiliki akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

 Berdasarkan kriteria tersebut, ada beberapa kategori KPM yang dihapus kepesertaannya sebagai penerima bansos tahun 2024. Kategori ini adalah:

• KPM yang sudah dianggap mampu dan sejahtera pada tahun 2024
• Penerima manfaat yang sudah meninggal dunia
• Dalam satu DTKS terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN), POLRI, atau TNI yang masih aktif serta pensiunan
• Dapatkan upah bekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) yang tercatat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
• Memiliki pekerjaan dengan gaji setiap bulannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Cara Mengajukan Keberatan

Bagi KPM yang merasa masih layak menerima bansos namun dicoret dari daftar penerima, dapat mengajukan persetujuan kepada pihak terkait. Caranya adalah sebagai berikut:

• Menghubungi petugas pendamping PKH atau BPNT di wilayah masing-masing
• Mengisi formulir pengajuan permohonan yang disediakan oleh petugas pendamping
• Menyertakan dokumen pendukung yang relevan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu, atau bukti lain yang menunjukkan kelayakan sebagai penerima bansos
• Menunggu hasil verifikasi ulang dari pihak terkait

Demikian artikel yang saya buat tentang KPM Bansos PKH dan BPNT 2024. Semoga bermanfaat dan informatif. 😊.

Read More

KPU Jelaskan Syarat Bisa Nyoblos bagi Warga yang Belum Masuk DPT

Jakarta - Pencoblosan Pemilu 2024 akan digelar besok. KPU pun menjelaskan syarat agar bisa nyoblos bagi warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Warga yang belum masuk DPT atau DPTb bakal masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut KPU, jumlah DPK baru diketahui pada hari pencoblosan.

"DPK itu baru bisa diketahui di hari H pemungutan suara," kata Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan, Senin (12/2/2024) malam.


 Jakarta - Pencoblosan Pemilu 2024 akan digelar besok. KPU pun menjelaskan syarat agar bisa nyoblos bagi warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Warga yang belum masuk DPT atau DPTb bakal masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut KPU, jumlah DPK baru diketahui pada hari pencoblosan.

"DPK itu baru bisa diketahui di hari H pemungutan suara," kata Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan, Senin (12/2/2024) malam.

1. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT):
-KTP-elektronik atau surat keterangan (suket)
-Formulir model C6 atau surat pemberitahuan
2. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb):
-KTP-elektronik atau surat keterangan (suket)
-Model A surat pindah memilih
3. Berkas yang dibawa pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK)
-KTP-elektronik atau surat keterangan(suket).

Read More