IDP Dampingi LPB Maju di Pilgub NTB: Kader Partai Sebut, Itu Bisa Saja Terjadi

INFO DANA MBOJO - Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri, S.E digadang maju di Pemilihan Gubernur NTB sebagai calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan mendampingi Lalu Pathul Bahri (LPB). Diketahui, IDP merupakan Bupati Bima dua periode, dirinya menjabat pada periode pertama tahun 2014-2019, kemudian pada periode kedua tahun 2019-2024. Pada Pemilihan Gubernur NTB mendatang, IDP digadang akan bergandeng dengan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri (LPB), hal itu diungkapkan langsung oleh kader partai Golkar Dafullah, ,"Ini bisa terjadi sesuai dengan rekomendasi partai Golkar," bebernya Dafullah selaku wakil sekertaris Partai Golkar Bidang Organisasi dan Keanggotaan Minggu 17 Maret 2024.

Baca Juga : 

Dafullah mengatakan, kader Partai Golkar merupakan kader yang taat terhadap perintah. Apalagi, di tingkat survei elektabilitas itu juga memumpuni, semua bisa terjadi dengan hitungan yang matang, baik secara partai maupun elektoral.

Meski begitu, Partai Golkar juga telah mendapatkan 10 kursi di legislatif, tentunya itu semakin membuka peluang partai Pohon beringin mengusung kader sendiri mau Cagub maupun Wagub sesuai dengan rekomendasi partai.

Sebelumnya, ia tak menepik permintaan untuk IDP tampil sebagai calon Wakil Gubernur NTB, bahkan katanya, IDP sangat besar bergandengan dengan Suhaeli, Lalu Pathul Bahri kemudian yang lainnya pada Pemilihan Gubernur NTB.

"IDP sekarang lagi fokus mengantarkan Muhammad Putera Feriyandi sebagai calon Bupati Bima. Dan tidak menutup kemungkinan Umi Dinda maju sebagai Cagub," jelasnya.***

Read More

TANGISAN BAHAGIA RIBUAN GURU, BERKAT PJ WALIKOTA BIMA CAIRKAN THR 50% TPG-TAMSIL YANG TERTUNDA SATU TAHUN DI MINGGU PERTAMA RAMADHAN 2024

Kota Bima. INFO DANA MBOJO.- Rasa Syukur dibalut air mata bahagia bagi ratusan para guru di Kota Bima NTB terwujud sudah do'a mereka menerima pembayaran THR 2023 sebesar 50% dari TPG dan Tamsil guru-guru oleh Pemkot Bima di minggu pertama bulan Ramadhan 2024 ini.

Seperti diberitakan Media Londa Post , "JANGAN BIARKAN AIR MATA GURU BERDERAI, DANA THR 50% TPG-TAMSIL GURU KOTA BIMA 2023, SUDAH KEMANA" ?. Terjawab sudah dengan berjubelnya ratusan guru guru TK dan Guru SDN pada Kantor Dikbud Kota Bima 14 Maret 2024 Kamis pagi tadi menandatangani dokumen pencairan Dana THR untuk masing-masing guru.

Dua kali Diberitakan Media Londa Post sebelumnya,  Polemik Pencairan Dana THR 50% dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru tahun 2023 selalu menjadi sorotan para Guru Asn di Kota Bima. Sedianya dana Tunjangan Hari Raya para Tenaga Pendidik daerah ini akan dicairkan akhir Desember 2023 lalu.

Atas keterlambatan pencairan Dana THR para Guru ASN di Kota Bima ini membuat Pengurus PGRI CABANG KOTA BIMA yaitu Ketua PGRI Suhardin, Spd,Msi dan Dedy Rosadi,MPd,Msi selaku sekretaris PGRI mengirim surat kepada Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,ST,MT untuk segera turun tangan mempercepat proses penyerahan hak-hak para guru berupa THR 50% dari TPG dan Tamsil untuk tahun 2023 lalu. 

Pihak Kaban BPKAD Kota Bima Abd.Haris,SE dikonfirmasi Londa Post saat itu optimis dana THR para guru Kota Bima sebesar 3,4 Mlyr transfer Pemerintah Pusat masuk ke Kas daerah pasti dicairkan setelah Pemilu, hanya saja dana transfer pusat masuk di kasda pada tanggal 29 Desember 2023, sementara Perda APBD Kota Bima di syahkan pada tanggal 28 Desember 2023 harus perlu ada payung hukum juga yang mengatur yaitu PMK paling tidak usai audit BPK, yah sabar dulu sebentar." Ucapnya.

Kini polemik itu tiada lagi. Pihak Kadis Dikbud Kota Bima Drs.Supratman,M,AP dikonfirmasi Media Londa Post 14 Maret 2024 Kamis pagi tadi membenarkan akan segera dicairkan dana THR 50% dari TPG dan Tamsil untuk para Guru ASN di Kota Bima tahun 2023." Hari ini Kamis 14 Maret 2024, Saya selaku Kadis Dikbud mengundang seluruh guru ASN hadir di kantor untuk menandatangani Dokumen persiapan pencairan THR para Guru, kalaupun hari ini sudah tuntas maka satu dua hari kedepan sudah bisa para guru terima pada rekening masing-masing." Jelas Kadis.

Ketua PGRI Kota Bima Suhardin, M. Si mengapresiasi dan berterima kasih atas pembayaran THR 2023 sebesar 50% dari TPG dan Tamsil guru-guru oleh Pemkot Bima. " Saya selaku ketua PGRI bersyukur dan berterimakasih pada pak Pj Walikota Bima yang dengan kepedulian dan memahami kondisi para guru mempercepat pencairan THR yang tertunda satu tahun ini, pemimpin yang eling dan peka kondisi rill kebutuhan para guru patut kami PGRI acungi jempol." Ucapnya.

Lebih jauh ia katakan, pihaknya berharap pula dan ini permohonan para Guru, kiranya Pemerintah Kota Bima juga segera membayar rapelan kenaikan gaji 8% utk Januari dan Pebruari 2024, TPG dan Tamsil triwulan pertama 2024, kekurangan Tamsil 2023 sebanyak 1 bulan untuk guru SD/SMP, dan 2 bulan utk guru TK, serta insentif guru honor triwulan pertama 2024 dari APBD, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena dana-dana tersebut sangat dibutuhkan oleh guru-guru di tengah gejolak melonjaknya semua harga sembako di bulan Ramadhan ini. Jelas ketua PGRI.

Read More

Fotokopi KTP Tak Berlaku 7 Bulan Lagi, Ini Penggantinya

INFO DANA MBOJO -JAKARTA - Masyarakat Indonesia akan meninggalkan kebiasaan fotokopi KTP. Sebab sekitar 7 bulan lagi atau pada Oktober mendatang, KTP fisik tidak perlu ditunjukkan saat melakukan berbagai layanan karena akan digantikan dengan identitas digital.

Pemerintah diketahui tengah menyiapkan sistem identitas digital untuk dimulai Oktober 2024. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo mengungkapkan hal serupa.

"Pemerintah nantinya tidak lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP dan NIK, tapi semua sudah dapat digital ID dan layanannya terintegrasi," kata dia dalam Profit CNBC Indonesia segmen Tech A Look on Location.

Fotokopi KTP tak lagi dibutuhkan saat masyarakat ingin menggunakan layanan tertentu. Misalnya untuk menerima bantuan dari pemerintah, karena pihak penyedia layanan bisa mengecek identitas dengan data yang sudah direkam sebelumnya oleh pemerintah.

Baca Juga: 

Penggunaan Digital ID juga memudahkan masyarakat yang tidak mengingat nomor identitas KTP. Mereka hanya perlu mencocokan data biometri saat mengakses layanan.

"Misalnya warga pedalaman yang berhak menerima bantuan tunai, ia belum tentu hapal nomor KTP atau membawa KTP. Bisa cukup dicocokkan data biometrik, sidik jari atau mata," kata Cahyono.

Diharapkan Digital ID akan menghilangkan replikasi data tiap instansi. Identitas semua warga juga telah tersedia dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Bukan dipertukarkan, tapi interoperabilitas. Misal di Dukcapil akan digunakan untuk kesehatan dan tidak isi lagi berbagai formulir. Data bukan untuk masing-masing, tetapi data manunggal," jelasnya.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga tengah menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN). Ini akan mengintegrasikan semua data dan aplikasi dari berbagai lembaga pemerintahan.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan konsolidasi data akan dilakukan secara bertahap usai PDN selesai dibangun. Sedangkan sekarang, penyimpanan data dilakukan pada PDN sementara.

Integrasi data juga akan didukung Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik. Peraturan akan mengatur soal tata kelola klasifikasi data.

"Peraturan menteri saat ini masih dalam proses finalisasi," ungkap Budi.

Read More