Titah Jokowi: Bansos Beras Buat 22 Juta Warga Lanjut Hingga Juni 2024

Jakarta, Info Dana Mbojo - Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram sampai Juni 2024. Bansos disalurkan untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan akibat fenomena perubahan cuaca.

"Program ini arahan Bapak Presiden. Kemarin dalam sidang paripurna meminta ini diperpanjang sampai bulan Juni. Jadi Bapak Ibu akan terima 10 kg beras setiap bulan sampai dengan bulan Juni," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat siaran pers, dikutip Rabu (17/1/2024).

Penyaluran bansos beras ini akan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bansos akan disalurkan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang masing-masing akan menerima sebanyak 10 kilogram beras setiap bulan.

Baca Juga : Bansos PKH Cair 4 Kali, Ini Cara Cek Syarat Penerima & Besaran Dana

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan program penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan tahun 2023 pada April lalu. CBP dikelola oleh Bulog berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bansos ini telah disalurkan selama 3 bulan mulai Maret sampai Mei 2023 kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemerintah kemudian memutuskan untuk menggelar kembali bansos pangan berupa beras 10 kg. Setelah periode pertama di Maret-Mei, periode kedua direncanakan pada bulan Oktober-Desember 2023.

Namun, pada 31 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan penyaluran bansos beras 10 kg dipercepat menjadi mulai bulan September 2023 yang akan diberikan untuk 3 bulan.

Read More

Bansos PKH Cair 4 Kali, Ini Cara Cek Syarat Penerima & Besaran Dana

Jakarta, Info Dana Mbojo - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan bantuan kepada masyarakat dengan program Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan). Program yang yang telah dimulai sejak tahun 2007 ini akan berlanjut di tahun 2024.

Mengutip situs resmi Kemensos, program ini inisiasi dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan. Bansos PKH dicairkan 4 kali dalam setiap tahunnya.

Pencairan bansos PKH akan dibagi dalam beberapa tahapan sepanjang tahun. Menurut Portal Informasi Indonesia, tahap 1 akan mulai pada bulan Februari.

Berikut cara cek dan syarat penerima bansos PKH.

Cara Cek Penerima Bantuan Sosial PKH

Masyarakat dapat mengecek penerima bantuan sosial melalui laman yang disediakan Kemensos.

Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id/

Masukkan data berupa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa

Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Isi captcha yang muncul di bagian bawah

Tekan "Cari Data"

Jika termasuk penerima, akan terlihat tabel berisi status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan

Jika tidak termasuk, maka akan tertulis "Tidak Terdapat Peser

Cara Daftar Penerima Bantuan Sosial PKH

Tidak semua penerima PKH sudah terdata. Maka, perlu untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran ini dapat dilakukan baik secara online maupun offline.

1. Pendaftaran secara online

Unduh aplikasi 'Cek Bansos', baik melalui Play Store maupun App Store

Lakukan registrasi akun baru (isi nama, alamat, dan nomor kontak)

Masuk ke beranda aplikasi

Tekan menu "Daftar Usulan"

Pilih "Tambahkan Usulan" dan isi informasi pribadi yang diminta

Pilih jenis bantuan PKH

Proses verifikasi

2. Pendaftaran secara offline

Sambangi kantor kepala desa dengan membawa KTP dan KK

Proses musyawarah dan verifikasi dari pihak desa

Proses verifikasi lebih lanjut di tingkat dinas sosial dan bupati

Pengesahan oleh Menteri Sosial apabila diterima.

Baca Juga : Titah Jokowi: Bansos Beras Buat 22 Juta Warga Lanjut Hingga Juni 2024 Syarat Penerima Bantuan Sosial PKH 2024

Di bawah ini beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh penerima bansos PKH:

Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan e-KTP

Terdaftar sebagai golongan keluarga berkebutuhan pada data kelurahan

Bukan merupakan anggota ASN, TNI, atau Polri

Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji, dan Kartu Prakerja

Terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos RI.

Besaran Dana Bantuan Sosial PKH 2024

Tahun ini, Kemensos menargetkan penyaluran bantuan sosial PKH masih sama, sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Berikut ini rincian dana yang akan dibagikan sesuai kategorinya:

Balita (usia 0-6 tahun) mendapat Rp 750.000,00 per tahap atau Rp 3.000.000,00 per tahun;

Ibu hamil dan masa nifas mendapat Rp 750.000,00 per tahap atau Rp 3.000.000,00 per tahun;

Siswa Sekolah Dasar (SD) mendapat Rp 225.000,00 per tahap atau Rp 900.000,00 per tahun;

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat Rp 375.000,00 per tahap atau Rp 1.500.000,00 per tahun;

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat Rp 500.000,00 per tahap atau Rp 2.000.000,00 per tahun;

Lansia berusia 70 tahun ke atas mendapat Rp 600.000,00 per tahap atau Rp 2.400.000,00 per tahun;

Penyandang disabilitas berat mendapat Rp 600.000,00 per tahap atau Rp 2.400.000,00 per tahun.

SALAM NDAI SILA MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU

Read More

Melalui Jumat Curhat, Bhabinkamtibmas Polsek Woha Imbau Warga Tidak Terpengaruh

Menjelang pelaksanaan Pesta demokrasi Pemilu 2024, personil Polres Bima Polda dan Polsek jajaran intens berikan pembinaan dan penyuluhan kepada warga.

Seperti yang dilakukan Personel Polsek Woha melalui bhabinkamtibmas Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Bripka I Wayan Parwata mengunjungi warga binaan dalam program Jumat Curhat dan memberikan himbauan untuk tetap menjaga kamtibmas jelang pemilu 2024 Jumat, (02/02/24) Sekira Pukul 09. 40. WITA.

Selain untuk menampung aspirasi masyarakat Program Jum,at Curhat juga merupakan upaya mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas jelang Pemilu 2024, dengan melakukan cooling system dengan menyambangi masyarakat binaannya bertajuk Jumat Curhat.

Dalam kegiatan Jumat Curhat tersebut Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan kepada warga binaan agar tidak mudah terprovokasi informasi hoax serta mengajak masyarakat mendukung kinerja Polri dalam memelihara Kamtibmas menjelang pemilu 2024 dan menolak segala hoax dan ujaran kebencian berbau SARA yang bisa memecah belah persaudaraan.

Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax yang mungkin muncul selama tahapan pemilu

Ditempat terpisah Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo SIK MIK. melalui kasi humas Iptu Adib Widayaka mengatakan, dalam setiap kegiatan sambang seperti program Jumat Curhat yang dilakukan oleh para Bhabinkamtibmas diharapkan menyampaikan pesan Kamtibmas sehingga situasi di wilayah masing-masing tetap dalam keadaan aman dan kondusif

Ia juga mengatakan beberapa hari lagi kita akan menggelar pesta demokrasi pemilu 2024 dimana pasti akan ada perbedaan pandangan dan pilihan di antara masyarakat.

“Karena itu jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai sumber perpecahan di antara warga, baik sebelum, pada saat, dan setelah Pemilu tetaplah jaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan demi suksesnya pemilu 2024” Ujar Kapolres mengutip Adib

Kita harus bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Hindari menyebarkan atau percaya pada berita yang belum tentu kebenarannya, terutama yang dapat memicu konflik di masyarakat, Tutupnya.

SALAM NDAI SILA MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU

Read More